INFOMEDIA NASIONAL, BANDUNG — Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat kritikan dari kalangan mahasiswa di Kota Bandung Jawa Barat, yang diaplikasikan melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jabar.
Pada Senin (26/01/2026) kemarin, gelombang unjuk rasa mendatangi Gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, terdiri dari mahasiswa dari beragam perguruan tinggi yang terhimpun dalam BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat. Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan evaluasi serta sederet catatan kritis terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Wilayah Jabar, Sanditya Saputra, menjelaskan bahwa demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penyampaian aspirasi yang telah mereka suarakan sebelumnya. Ia menilai bahwa berbagai tuntutan yang sempat dilayangkan pada aksi-aksi terdahulu hingga kini masih membutuhkan tindak lanjut nyata dari pihak pemerintah.
“Jadi agenda kami hari ini memang untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran gitu. Kalau sebelumnya kami menuju dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kalau hari ini memang sudah dua tahun, kemarin di tanggal 20. Jadi kami bakal terus melaksanakan aksi sampai pemerintah mengevaluasi pemerintahannya,” tegas Sanditya di sela-sela penanganan aksi.
Guna membedah dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran, BEM SI Kerakyatan Jabar telah menyusun dokumen kajian mendalam yang memetakan delapan pokok permasalahan nasional. Hasil penelaahan komprehensif tersebut kemudian dibukukan dengan tajuk The Incompetent Rules.
Kedelapan sektor yang menjadi fokus kritikan mahasiswa mencakup bidang pendidikan, sosial, ekonomi, agraria dan tata ruang, hukum dan hak asasi manusia (HAM), Asta Cita, tata kelola pemerintahan, hingga sektor kesehatan.
“Per hari ini juga pemerintah tidak bener-bener fokus terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu kedua permasalahan sosial gitu, banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial, kesejahteraan sosial yang hari ini menjadi persoalan begitu,” terangnya.
Sanditya menambahkan, buku riset tersebut merangkum beragam persoalan mendasar yang dipandang belum ditangani secara efisien oleh rezim saat ini. Masalah di sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama, yang kemudian disusul oleh isu kesejahteraan sosial serta ketimpangan ekonomi masyarakat.
“Kami juga memberikan satu buah judul dalam buku tersebut itu ‘The Incompetent Rules’ bahwasanya penguasa hari ini itu tidak berkompeten, pemerintahan hari ini tidak berkompeten gitu,” ujar Sanditya.
“Jadi kami dari temen-temen BEM SI sudah merangkum dalam satu buku dan itu yang bakal menjadi bahan kita selama pemerintahan belum mengevaluasi kinerjanya,” sambungnya.
Melalui gelaran aksi ini, para mahasiswa berniat menyerahkan lembar aspirasi dan buku kajian tersebut secara langsung kepada jajaran DPRD Jawa Barat. Meskipun demikian, Sanditya mengaku belum bisa memastikan apakah deretan tuntutan mereka akan direspons langsung oleh para wakil rakyat di gedung dewan.
Usai menyampaikan porsi aspirasinya di depan halaman Gedung DPRD Jabar, rombongan massa dijadwalkan bergeser menuju kawasan Cikapayang untuk memungkas rangkaian demonstrasi melalui aksi simbolik.
“Kami bakal ada penutupan di Cikapayang melakukan aksi simbolik gitu begitu untuk merepresentasikan apa yang menjadi permasalahan di Indonesia dan situasi dan kondisi di Indonesia hari ini begitu,” tutup Sanditya.
