IMN News, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pengukuran dan pemberian sertifikat tanah sebanyak 7,5 juta bidang tanah tahun ini. Hal itu merupakan tindaklanjut dari target Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi bahwa pemberian sertifikat tanah mencapai tujuh juta bidang di 2018.
“Teman-teman (kementerian) optimis bahkan target ini bisa kita capai di Oktober 2018,” kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di kantornya, )
Jakarta (23/8)
Target itu meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sertifikat untuk 5,14 juta bidang tanah. Sejak 2017, pemerintah melalui kementerian ATR/BPN menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hasilnya, pemerintah berhasil mendaftarkan dan mengukur 5,26 juta bidang tanah di 33 provinsi. Dari angka itu, 4,23 juta bidang tanah berstatus clean and clear (K1). Karenanya, pemerintah hanya mengeluarkan sertifikat gratis untuk 4,23 juta bidang tanah dari target 5,14 juta bidang tanah pada 2017.
Sofyan menyatakan, pemerintah memberikan proporsi besar untuk sertifikasi tanah di kawasan Jawa. Sebab, menurutnya, konflik atau masalah pertanahan di Jawa mendesak untuk diselesaikan. Permasalahan yang dimaksud, yakni adanya mafia tanah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya.
Data kementerian ATR/BPN menunjukkan, tiga posisi terbesar pemberian sertifikat tanah diperuntukkan provinsi di Jawa. Rinciannya, yakni 1,57 juta bidang tanah untuk Jawa Timur, 1,27 juta bidang tanah untuk Jawa Barat, dan 1,2 juta bidang tanah untuk Jawa Tengah.
“Intinya adalah semakin tinggi frekuensi permasalahan tanah, maka semakin tinggi kita memprioritaskan,” ujar Sofyan.
Meski begitu, kata Sofyan, pemerintah akan tetap fokus merealisasikan target penyaluran sertifikat tanah tahun ini sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengancam akan mencopot Sofyan Djalil dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN jika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi target sertifikasi tanah untuk rakyat.
“Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini tujuh juta (sertifikat) kalau enggak bisa ganti, saya copot,” tegas Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.
Ancaman pencopotan itu sebenarnya sudah dilakukan berkali-kali bahkan setiap kali ketika acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat dilakukan di berbagai daerah. Menteri Sofyan Djalil sendiri hanya tersenyum simpul saat mendengar pidato sang Kepala Negara.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H Maming mengatakan, salah satu program yang ditekankan Jokowi adalah mengenai pembuatan sertifikat tanah warga.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi ingin agar pembuatan sertifikat ini benar-benar digratiskan. Namun, pada kenyataannya, pembuatan sertifikat di daerah masih kerap dikenai biaya untuk biaya petugas yang mengukur dan mematok tanah.
“Kalau pemerintah pusat kan menganggarkan untuk sertifikatnya. Tapi kenyataan, di lapangannya, untuk biaya pematokan tidak dianggarkan sehingga harus dibiayai masyarakat,” kata Mardani.
Presiden Jokowi, menurut dia, meminta agar biaya pematokan ini dianggarkan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, masyarakat bisa benar-benar mendapat sertifikat tanpa biaya apapun pungkasnya. (kps-nas-imn)
